Liputan24.Net – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar forum perangkat daerah untuk merumuskan rencana pembangunan infrastruktur periode 2025-2029.

Forum ini menjadi langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur dan tata ruang di Kalsel selama lima tahun ke depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menekankan pentingnya kegiatan ini dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Banua.

“Kita ingin menentukan arah pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Banua,” kata Yasin Toyib saat memimpin kegiatan di Aula Kantor Dinas PUPR Kalsel, Banjarbaru, Selasa (11/2/2025).

Yasin Toyib mengatakan, dalam menyusun isu strategis untuk rencana strategis (Renstra), penting bagi semua pihak untuk memahami dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan yang ada. “Diskusi dalam forum ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan isu yang relevan dan inovatif, serta mendorong partisipasi aktif dari peserta dalam memberikan ide dan masukan,” ujarnya.

Dari hasil diskusi, terdapat lima isu besar yang akan dimasukkan ke dalam rancangan awal Renstra Dinas PUPR Kalsel, yaitu isu banjir, isu gerbang logistik, infrastruktur dasar terkait air minum, konektivitas jalan, dan infrastruktur ketahanan pangan.

“Isu-isu ini akan menjadi fokus dalam perencanaan program yang akan diimplementasikan setiap tahunnya hingga tahun 2029, sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo-Gibran,” ungkapnya.

Infrastruktur ketahanan pangan menjadi prioritas utama, mengingat isu ini merupakan isu nasional yang harus dituntaskan dalam lima tahun ke depan. Sementara itu, dalam sektor energi, Dinas PUPR Kalsel akan berperan sebagai pendukung dalam infrastruktur dasar yang terkait dengan sumber daya alam, dengan berkolaborasi bersama Dinas ESDM.

“Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan forum perangkat daerah dengan kabupaten/kota dan Ketua Komisi III DPRD Kalsel, M. Anshari selaku Ketua PPDI Provinsi Kalimantan Selatan, serta Wiku Adhiwicaksana Krasna selaku Asisten Ahli Universitas Lambung Mangkurat.