Liputan24.Net – Mantan anggota DPR RI, Syaifullah Tamliha, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberlakukan moratorium atas kebijakan distribusi LPG atau Elpiji 3 kilogram bersubsidi.

Menurutnya, sistem distribusi yang saat ini diberlakukan perlu dievaluasi ulang untuk memastikan data penerima manfaat yang valid melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Dalam keterangannya, Tamliha menjelaskan bahwa kebijakan terbaru akan mengharuskan konsumen untuk membeli Elpiji 3 Kg hanya melalui pangkalan resmi Pertamina.

Baca Juga:Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Banjarmasin Picu Antrean Panjang Warga

“Pemerintah harus memiliki data yang valid tentang warga miskin yang sesungguhnya. Kuota subsidi dari APBN 2025 masih sangat terbatas,” ujarnya Selasa (4/2/2025).

Tamliha mengingatkan bahwa dalam pembahasan Banggar DPR RI mengenai RAPBN 2022, pemerintah telah sepakat bahwa sejak 2023 distribusi Elpiji 3 kilogram tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan melalui bantuan subsidi tunai kepada warga yang berhak.

“Artinya, elpiji tetap beredar di manstarakat. Sebagai contoh, Lpj melon Rp 45 ribu per tabung, dan warga miskin yang terdata mendapatkan bantuan Rp 135 ribu per bulan untuk membeli tiga tabung Elpiji, dengan asumsi kebutuhannya 3 tabung,” jelasnya.

Baca Juga:Syaifullah Tamliha Janji Mekarkan Gambut Raya Jika Jadi Bupati Banjar

Namun, menurut Tamliha, kebijakan tersebut dilanggar karena menjelang Pemilu, demi kepentingan pencitraan politik.

Demi pencitraan, kebijakan tersebut dilanggar oleh badan anggaran dan pemerintah,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti inkonsistensi penerapan distribusi oleh Pertamina dengan sistem one vellage one outle (OVO O); setiap desa memiliki satu pangkalan resmi.

“Bukannya membuat pangkalan baru tiap desa, tapi malah memperbanyak jumlah agen baru. Dan celakanya agen baru tersebut tidak diwajibkan menerapkan sistem OVO O,” kata Tamliha.

Tamliha berharap agar Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan distribusi yang dianggap menyimpang tersebut.

“Jika tidak segera diatasi, hal ini bisa memicu kerusuhan oleh masyarakat. Saya yakin Pak Prabowo, yang saya kenal sejak tahun 1994, akan bijak dan tegas demi kepentingan rakyat,” tutupnya.

Pewarta: Haris Pranata
Editor: