Pemkab Banjar Tetapkan 8 Program Prioritas dalam Musrenbang RKPD 2026

Liputan24.Net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menetapkan delapan program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2026. Penetapan ini dilakukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2026 yang digelar di Hotel Roditha, Banjarbaru, Senin (24/3/2025) siang.

Acara Musrenbang RKPD tersebut dibuka oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, H Ikhwansyah, yang didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Nashrullah Shadiq. Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forkopimda, Wakil Ketua II DPRD Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, kepala SKPD, camat se-Kabupaten Banjar, dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, H Ikhwansyah menyampaikan bahwa delapan program prioritas tersebut akan dimaksimalkan oleh SKPD pada tahun 2026, dengan salah satu fokus utama pada sektor pendidikan.

“Walaupun ada pemangkasan anggaran, kita terus memaksimalkan program-program apa saja yang akan diprioritaskan,” ujarnya.

Kepala Bappedalitbang Banjar, Nashrullah Shadiq, menjelaskan bahwa tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2025-2029.

Ia juga menyampaikan visi pembangunan Kabupaten Banjar, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis berlandaskan gotong royong dan keadilan.”

Delapan program prioritas di antaranya, penguatan SDM unggul dan berkarakter, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan, tata kelola yang akuntabel dan kolaboratif berbasis digital.

Penetapan program-program ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Banjar untuk menjawab permasalahan yang ditemukan dari hasil evaluasi RKPD 2024, serta untuk menyesuaikan diri dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026.

“Musrenbang ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam melaksanakan 8 prioritas pembangunan tersebut,” pungkas Nashrullah Shadiq.