Liputan24.Net – Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar exit meeting dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat terkait hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan. Pertemuan ini berlangsung di Aula Barakat, Martapura, pada Kamis (15/5/2025) siang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar, HM Hilman, menyampaikan bahwa delapan aksi konvergensi telah diimplementasikan di berbagai sektor dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting. Aksi-aksi tersebut meliputi analisis situasi stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, regulasi terkait stunting, pembinaan kader, sistem manajemen data, cakupan sasaran dan publikasi data, serta review kinerja.

Dijelaskan, TPPS Pusat yang terdiri dari perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga telah melakukan kunjungan lapangan ke Desa Tambak Anyar (Kecamatan Martapura Timur) dan Desa Bincau (Kecamatan Martapura). Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan diskusi langsung dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kader posyandu, aparat desa, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan kader desa.

Baca Juga:Pemkab Banjar Dukung Program Padi Apung OJK untuk Ketahanan Pangan Kalsel

“Melalui kunjungan TPPS Pusat dan Bank Dunia dengan program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) fase kedua, kami berharap dapat menurunkan angka stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Banjar,” ujar Hilman.

Sekretaris Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Inti Wikanestri, mengungkapkan bahwa hasil kunjungan lapangan menunjukkan aksi konvergensi yang dilakukan Pemkab Banjar berjalan sangat baik, dengan capaian di atas 86,7 persen. Ia juga menyoroti hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2024 dan nilai insentif fiskal sebesar 71,3, yang menunjukkan perlunya penguatan mekanisme koordinasi, tata kelola, serta faktor-faktor pendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Terkait kunjungan di Desa Tambak Anyar, Wikanestri mengapresiasi sistem tata kelola data antar kader dan mekanisme pengajuan usulan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan yang dinilai cukup baik. Ia juga menekankan perlunya penguatan cakupan imunisasi dan memastikan sistem informasi usulan dari desa telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Baca Juga:Anjangsana Bupati Banjar ke Kafilah MTQ Kalsel 2025, Beri Dukungan dan Eratkan Silaturahmi

“Dari sisi pendanaan di Desa Tambak Anyar, pemetaan anggarannya berjalan dengan baik, dan insentif kader telah dianggarkan secara reguler oleh desa. Sementara dari sisi sarana dan prasarana, fokusnya adalah pada sektor pendidikan, yaitu perbaikan sarpras SD dan renovasi sekolah serta jalan,” jelas Wikanestri.

Sementara itu, di Desa Bincau, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah tata kelola, penyusunan, dan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan. Cakupan Posyandu di desa tersebut luas, dan distribusi tablet tambah darah dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah. Namun, belum terdapat regulasi yang mewajibkan kunjungan ke posyandu.

“Hal lainnya yaitu sistem informasi di Desa Bincau sudah menggunakan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK). Sarpras posyandu sudah baik, tetapi cakupan puskesmas sangat luas,” terangnya.

Baca Juga:Paripurna DPRD Banjar Bahas APBD Perubahan, Bupati Jamin Prioritas Pembangunan Tidak Bergeser

Dalam exit meeting ini juga dibuka forum diskusi antara TPPS Pusat dengan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kabupaten Banjar, antara lain dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB).