Liputan24.Net – Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan di Aula Barakat, Martapura, pada Senin (20/10/2025) pagi.

Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar H. Ikhwansyah, para staf ahli, asisten, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Bagian (Kabag) Sekretariat Daerah (Setda) Banjar, serta Direktur Perusahaan Daerah (Perusda).

Dalam rapat tersebut, Bupati Saidi Mansyur meminta sejumlah SKPD memaparkan progres kegiatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan, yang meliputi aspek keorganisasian, pengadaan barang dan jasa, hingga administrasi pembangunan baik fisik maupun nonfisik.

Baca Juga:Target Lima Besar, Kontingen Kabupaten Banjar Siap Berlaga di Porprov Kalsel 2025

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dan kekompakan antarperangkat daerah dalam menghadapi dinamika pemerintahan saat ini.

“Pembangunan bukan hal yang semakin mudah, tetapi ada berbagai dinamika yang harus disikapi dengan baik, baik dalam menanggapi permasalahan maupun dalam menjalankan program,” ujarnya.

Kepala Bagian Organisasi Setda Banjar, Santi Nurlela, dalam laporannya menjelaskan progres Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). Lima perangkat daerah yang mengalami PSO adalah Bappedalitbang, DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta Disbudporapar.

Baca Juga:Dinkes Banjar Gelar Pelatihan Keamanan Pangan, Syarat Dapatkan SLHS SPPG

“Sejauh ini, baru DPMPTSP yang sudah menetapkan pelantikan pasca-PSO. Sisanya masih dalam proses,” kata Santi.

Ia juga memaparkan perkembangan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Banjar yang saat ini berada pada peringkat BB (sangat baik). Menurutnya, terjadi perubahan indikator tematik dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB), di mana dari lima fokus sebelumnya (kemiskinan, investasi, inflasi, stunting, dan P3DN), kini hanya kemiskinan dan investasi yang tetap dipertahankan. Tiga fokus lainnya akan berganti menjadi ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan.