Liputan24.Net – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Forum Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2025 di Banjarmasin, Selasa (25/11/2025). Forum ini mengusung tema “Penguatan Peran Pemerintahan Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota dan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Jasa Konstruksi yang Berdaya Saing di Provinsi Kalsel.”

Kegiatan yang bertujuan menyatukan persepsi dan meningkatkan kualitas jasa konstruksi di Banua ini dihadiri oleh perwakilan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait. Di antaranya adalah Disperkim Kalsel, Bappeda, Disdikbud, Dinkes, Inspektorat, BPKAD, serta perwakilan dari RSUD Ulin, RSUD Mohammad Ansari Saleh, RSGM, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim 13 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

Forum dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Pengawasan, Maknawaroh, yang mewakili Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, M. Yasin Toyib. Maknawaroh didampingi oleh Kepala Seksi Pemberdayaan, Ihsan Riskiyandi.

Baca Juga:Perkuat SDM, Dinas PUPR Kalsel Gelar Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi

Dalam sambutannya, Maknawaroh menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat menciptakan persepsi yang sama mengenai peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat jasa konstruksi dalam mendorong pertumbuhan sektor yang berdaya saing di Kalimantan Selatan.

“Kami menyambut gembira terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan melalui forum seperti ini akan tercipta persepsi yang sama tentang peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat jasa konstruksi dalam mendorong pertumbuhan sektor konstruksi yang berdaya saing di Kalimantan Selatan,” ujar Maknawaroh.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi seluruh pihak – termasuk pelaku usaha, asosiasi, dan perguruan tinggi – menjadi kunci utama kemajuan jasa konstruksi daerah.

Baca Juga:Rencanakan Stadion Berstandar Internasional, PUPR Kalsel Studi Tiru ke JIS di Jakarta

“Kita perlu bersama-sama mempersiapkan badan usaha dan SDM konstruksi yang berkualitas dan kompetitif. Terlebih peran pengusaha swasta dan asosiasi kontraktor maupun konsultan yang turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Banua,” terangnya.

Maknawaroh menambahkan, forum ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemprov Kalsel untuk memastikan implementasi pengaturan jasa konstruksi memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi terbaik, khususnya terhadap persoalan sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi,” tuturnya.

Baca Juga:PUPR Kalsel Bangun 8 Tangki Septik di Banjarmasin, Targetkan Bebas BABS

Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi konkret yang dapat diterapkan di daerah masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat jasa konstruksi di Kalsel.

“Semoga forum ini memberikan hasil yang memuaskan dan menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan di kabupaten/kota untuk mewujudkan pelayanan jasa konstruksi yang lebih baik,” tutupnya, seraya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber dari Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.