Liputan24.Net, Banjarbaru – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru memacu kualitas dan kecepatan penanganan keluhan warga dengan menggembleng 145 pejabat penghubung pengelola layanan pengaduan. Upaya ini dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang dirangkai dengan Sosialisasi Keamanan Informasi di Aula Linggangan DPRD Kota Banjarbaru, Senin (16/11/2026).

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru, Ahmad Syarief Nizami, menegaskan bahwa indikator keberhasilan pengelolaan aduan publik tidak lagi sekadar diukur dari banyaknya laporan yang masuk, melainkan kecepatan dan ketuntasan tindak lanjut di lapangan.

“Keberhasilan pengelolaan SP4N-LAPOR! tidak hanya diukur dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga dari kecepatan, ketepatan, dan kualitas tindak lanjut yang diberikan,” ujar Ahmad Syarief Nizami saat membuka kegiatan mewakili Kepala Diskominfo Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian.

Ia menginstruksikan seluruh admin dan pejabat penghubung di perangkat daerah untuk aktif mengawal progres laporan hingga tuntas, bukan sekadar menerima lalu meneruskan aduan. Admin juga diminta rutin merespons balasan pelapor di dalam sistem agar status laporan yang sudah selesai ditangani tidak menggantung.

Selain itu, pengelola aduan diminta mengoptimalkan fitur Form Manual pada aplikasi SP4N-LAPOR!. Fitur ini berfungsi mengintegrasikan keluhan warga yang masuk melalui saluran non-aplikasi—seperti tatap muka, telepon, WhatsApp, maupun media sosial—agar terdokumentasi dalam satu pintu tanpa penginputan berulang.

Kejar Target Penilaian Kinerja Kalsel 2026

Langkah penguatan kapasitas ini sekaligus menjadi strategi Pemko Banjarbaru dalam menyukseskan penilaian kinerja pengelolaan pengaduan pelayanan publik SP4N-LAPOR! tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Terdapat tiga indikator utama dalam penilaian tersebut:

  • Jumlah aduan (bobot 50 persen): Tingkat partisipasi dan serapan laporan masyarakat.
  • Kecepatan tindak lanjut (bobot 40 persen): Target waktu penyelesaian rata-rata maksimal tiga hari kerja.
  • Performa pengelolaan (bobot 10 persen): Kelengkapan regulasi, SK tim, standar operasional prosedur (SOP), maklumat pelayanan, inovasi, hingga publikasi.

Jaga Kerahasiaan Data Pelapor

Terkait keamanan informasi, Ahmad Syarief mengingatkan seluruh admin untuk memperketat perlindungan data pribadi warga, terutama pada laporan yang menggunakan fitur rahasia. “Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab petugas teknologi informasi, tetapi tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Bimtek yang mengacu pada regulasi terbaru PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2026 tentang SP4N ini dibagi ke dalam dua gelombang. Sesi pertama pada Senin (16/11/2026) diikuti admin dari 32 SKPD, kecamatan, 20 kelurahan, serta PTAM Intan Banjar. Sesi kedua akan digelar pada Kamis (19/11/2026) bagi pengelola aduan dari 10 Puskesmas, 68 SDN, dan 14 SMPN se-Kota Banjarbaru.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kota Banjarbaru Ahmad Mawardi serta Kepala Seksi Pelayanan Informasi Wijaya Kesuma. Melalui pembinaan ini, Pemko Banjarbaru menargetkan terciptanya tata kelola pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.