Liputan 24 net – Kotabaru .Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2026 pada Rabu (18/11/2026), bertempat di Aula Masjid Apung kawasan Siring Laut Kotabaru.

FGD diikuti perwakilan perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, serta pejabat dan staf terkait lingkup Pemkab Kotabaru. Kegiatan ini bertujuan memberikan asistensi, pendampingan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik guna memperkuat pemahaman aparatur dalam menjalankan reformasi birokrasi di masing-masing unit pelayanan.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru yang disampaikan Asisten III, Anang Muhammad Zen, ST, MT, ditegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Perbaikan pelayanan harus diwujudkan melalui sistem, perilaku, serta hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat, sejalan dengan visi Kotabaru Hebat.

Ia juga menekankan pentingnya aparatur menjadi motor penggerak perubahan dengan mengedepankan integritas, disiplin, profesionalisme, keramahan, responsivitas, dan inovasi. Menurutnya, pelayanan publik tidak cukup hanya memenuhi tuntutan administrasi, tetapi harus benar-benar dilaksanakan sesuai standar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Anang Muhammad Zen turut mengapresiasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif, menyampaikan pertanyaan maupun hal-hal yang perlu dipahami, sehingga hasil kegiatan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan di masing-masing perangkat daerah.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber utama, yakni Akhmad Hasmy, Ak, selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, serta Irwan Yunizar, S.T., Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, Diskominfo Kabupaten Kotabaru melalui bidang komunikasi publik turut memberikan materi terkait Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, H. Hendra Indrayana.

Materi ini menitikberatkan pada pentingnya kanal pengaduan publik sebagai sarana masyarakat menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan pemerintah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Sementara itu, Ketua Panitia M. Octo Brahma Yogayana, S.STP, menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bagian dari upaya mendorong kualitas pelayanan publik agar semakin baik dan berdampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi diharapkan mampu mengurangi keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui kanal pengaduan online.

Menurut Octo Brahma, penyusunan dokumen standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) merupakan salah satu bentuk pedoman sekaligus pengaman bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pelayanan. Namun, yang lebih penting adalah perubahan perilaku serta budaya kerja para pemberi layanan agar semakin memahami kebutuhan masyarakat.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam evaluasi pelayanan publik, di antaranya perbaikan proses bisnis dan cascading atau penjabaran kinerja perangkat daerah, penyusunan serta publikasi standar pelayanan, penguatan budaya kerja, penerapan whistleblowing system atau sistem pelaporan dugaan pelanggaran, pengelolaan konflik kepentingan, optimalisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara online, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan FGD ini, Pemkab Kotabaru berharap terbangun sinergi, komunikasi, dan komitmen seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan pelayanan yang semakin sederhana, cepat, transparan, responsif, dan berkualitas. Pada akhirnya, perbaikan pelayanan tidak hanya menjadi pemenuhan administrasi, tetapi menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kotabaru.( tfik )