Liputan24.Net – Advokat sekaligus pemerhati hukum di Kalsel, Badrul Ain Sanusi Al Afif SH MH, mengungkapkan bahwa asas Dominus Litis dalam Revisi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHAP) memberikan kewenangan besar kepada jaksa penuntut umum untuk mengendalikan jalannya perkara pidana, mulai dari penyidikan hingga persidangan.

Menurut Badrul, asas ini memberi jaksa penuntut umum kekuasaan penuh dalam menangani perkara pidana, yang bisa menyebabkan kerancuan atau tumpang tindih kewenangan antar institusi penegakan hukum.

“Kejaksaan memiliki wewenang untuk menghentikan perkara yang sedang diproses di kepolisian, sesuai dengan UU No. 16/2004 yang memungkinkan kejaksaan untuk menghentikan perkara demi kepentingan umum,” ujar Badrul, Jumat (6/2/2025).

Baca Juga:Divisi Humas Polri Gelar Dialog Publik di Kalsel

Namun, Badrul menilai bahwa asas Dominus Litis tidak dapat diterapkan secara universal dan penuh oleh kejaksaan. Sebab, ada variabel lain yang harus diperhatikan, seperti substansi, struktur, dan budaya hukum.

“Hal ini bisa mengganggu sinergi antara polri dan kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya,” hemat Badrul.

Menurutnya, berbagai pertimbangan dalam penegakan hukum yang berasaskan keadilan harus menjadi formula penting dalam pembaruan hukum, terutama terkait RKUHAP yang memerlukan berbagai aspek pertimbangan.

“Oleh karena itu, langkah yang paling tepat adalah meningkatkan sinergi antara polri dan kejaksaan,” tambahnya.

Ia menambahkan, prinsip utama penegakan hukum adalah tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat, dengan masing-masing lembaga – Polri, Kejaksaan, dan peradilan – dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tanpa tumpang tindih.