Mirip Musrenbang Saat GMPD Beraudiensi ke DPRD Banjarbaru

Liputan24.Net – Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Banjarbaru menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait peran legislatif. Pertemuan ini berlangsung di tengah dinamika politik nasional yang sedang bergejolak.

Audiensi tersebut bertujuan agar DPRD kembali pada marwahnya sebagai lembaga legislatif yang independen, kritis, dan berpihak pada rakyat.

Audiensi Seperti Musrenbang

Meskipun datang dengan agenda yang spesifik, jalannya audiensi berubah seperti “Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang)” karena beberapa peserta justru menyampaikan keluhan terkait masalah infrastruktur, seperti jalanan pemukiman yang belum diaspal.

“Seharusnya utarakan saja apa yang dirasakan masyarakat secara luas,” ujar seorang anggota pengamanan di lokasi sambil senyum.

“Semua lini kehidupan terkena pajak. Mumpung semua anggota dewan hadir, sampaikan saja agar para legislatif bisa meneruskan ke partai masing-masing dan ke tingkat yang lebih tinggi, terutama di pusat. Kalau seperti ini, jadinya seperti ‘Musrembang’,” sambungnya.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, puluhan aparat, baik berseragam maupun berpakaian sipil, disiagakan di sekitar area DPRD. Jalur evakuasi juga telah disiapkan.

Disinggung pertemuan ini seperti Musrenbang, dengan lugas kordinator GMPD, Rahmadi, mengatakan pihaknya hanya menjaga agar masyarakat kota tetap kondusif dan tidak dimasuki pihak luar.

“Banjarbaru harus tetap dijaga sebagai kota yang aman, damai, dan kondusif. Demokrasi harus dijalankan dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan langkah yang damai,” ucap Rahmadi.

GMPD Sampaikan 19 Tuntutan

Dalam pertemuan tersebut, GMPD menyampaikan 19 tuntutan utama yang mencakup berbagai aspek. Tuntutan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga poin utama:

Optimalisasi Fungsi dan Anggaran: GMPD menuntut DPRD untuk mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Mereka juga meminta evaluasi dan penghapusan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang dianggap tidak efektif, serta mereformasi tugas, gaji, dan tunjangan anggota dewan agar lebih efisien.

Proyek dan Kebijakan Publik: GMPD meminta DPRD meninjau ulang urgensi sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan stadion olahraga, Balai Kota, kawasan Aerocity, dan flyover. Mereka juga menolak wacana Taman Nasional Meratus serta meminta evaluasi janji politik Wali Kota.

Integritas dan Sikap: GMPD mendesak anggota dewan untuk menjaga kepatutan diri, menghindari gaya hidup berlebihan, tidak bersikap arogan, dan menjadi teladan yang sederhana serta rendah hati bagi masyarakat.

DPRD Janji Tindak Lanjut Aspirasi Rakyat

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima audiensi tersebut dan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan.

“Alhamdulillah, pembahasan sesuai porsi dan disampaikan beberapa aspirasi. Kami akan meneruskan aspirasi ini agar direalisasikan,” ujar Gusti Rizky.

Ia menambahkan, beberapa aspirasi lain telah ditawarkan kepada koordinator GMPD untuk dibahas lebih fokus melalui masing-masing komisi. Gusti Rizky juga mengucapkan terima kasih karena telah diingatkan tentang fungsi dan program pemerintahan.

“Kami sepakat bahwa DPRD Banjarbaru ini dari rakyat, akan ke rakyat, dan penampilan seperti rakyat. Artinya, kami akan terus berdiri bersama masyarakat,” pungkasnya.