Liputan24.Net – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Tabalong terus berupaya menghadirkan mediator hubungan industrial di daerah tersebut, ditargetkan terwujud pada tahun 2026. Kehadiran mediator dinilai krusial untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha secara lokal.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Tabalong, Raudhatul Jannah, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2024, posisi mediator hubungan industrial di Tabalong mengalami kekosongan.

“Keberadaan mediator ini sangat penting karena berfungsi memediasi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha,” ujar Raudhatul Jannah, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga:Meriahkan Harjad Ke-60, Pemkab Tabalong Sediakan 20 Ribu Porsi Paliat, Targetkan Rekor MURI

Selama ini, ketiadaan mediator membuat proses mediasi harus difasilitasi oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan, yang tentu menambah beban biaya bagi serikat kerja maupun perusahaan.

Berharap Dipanggil Uji Kompetensi Awal 2026

Raudhatul Jannah menjelaskan, pihaknya telah mengajukan salah satu pegawai untuk mengikuti diklat pelatihan mediator sejak 2024. Pegawai tersebut telah didaftarkan menjadi calon mediator untuk mengikuti tahapan uji kompetensi.

Baca Juga:Jelang Pelunasan Biaya Haji 2026, Kemenag Tabalong Ingatkan Pentingnya Istitaah Kesehatan

“Namun karena keterbatasan kuota, calon mediator ini baru berpeluang dipanggil pada awal 2026,” tambahnya.

Usulan pengangkatan calon mediator tersebut juga sudah disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) oleh Disnaker Tabalong bersama Komisi I DPRD Tabalong pada 25 September lalu.

“Menurut informasi dari Plt. Kepala Disnaker yang mengikuti kegiatan ke Kemenaker, pihak Kementerian menyambut baik dan memberi itikad baik untuk memprioritaskan calon mediator kami agar bisa dipanggil mengikuti uji kompetensi di tahun depan,” jelasnya.

Baca Juga:Tabalong Miliki Laboratorium Keamanan Pangan Pertama di Indonesia untuk Program Makan Bergizi Gratis

Raudhatul Jannah menyebutkan, setelah lulus uji kompetensi, calon mediator masih harus menunggu Surat Pengangkatan dari Bupati agar resmi diangkat menjadi Mediator Ahli Pertama.

Disnaker Tabalong berharap dengan adanya dukungan dari DPRD, BKPSDM, dan Kemenaker, Tabalong segera memiliki mediator hubungan industrial, sehingga penyelesaian perselisihan dapat dilakukan lebih cepat tanpa biaya tambahan.