Wali Kota Banjarbaru Minta RKPD 2027 Fokus pada Program Berdampak bagi Masyarakat

Liputan24.Net, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Gawi Sabarataan, Senin (30/3/2026).

Forum tersebut menjadi wadah pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan untuk menyepakati arah dan prioritas pembangunan Kota Banjarbaru pada 2027.

Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby mengatakan penyusunan RKPD harus menghasilkan program yang tidak hanya tersusun dengan baik di atas kertas, tetapi juga realistis, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui Musrenbang ini ulun berharap masukan dan saran yang konstruktif dapat menjadi bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2027, sehingga dokumen yang disusun implementatif, tepat sasaran, realistis, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Lisa, penyusunan RKPD 2027 akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Ia juga mengungkapkan kinerja pembangunan Kota Banjarbaru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Banjarbaru mencapai 6,49 persen, tertinggi di antara kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional.

“Kita patut bersyukur bahwa kinerja pembangunan Kota Banjarbaru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru pada tahun 2025 mencapai 6,49 persen, tertinggi dibanding kabupaten/kota di Kalimantan Selatan serta di atas rata-rata provinsi dan nasional,” katanya.

Musrenbang RKPD juga menjadi forum untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan, menyepakati isu strategis daerah, serta menyempurnakan rancangan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2027 sebelum ditetapkan.

Lisa berharap kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, partisipatif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.