Martapura, Liputan24.Net – Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi (rakor) mingguan bersama seluruh perangkat daerah di Aula Barakat Lantai II, Martapura, Senin (18/5/2026) pagi. Rapat ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, yang memimpin langsung jalannya rakor, menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran bantuan. Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengoptimalkan data tersebut agar program intervensi tepat sasaran.

“Program-program intervensi harus dipercepat. Optimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis utama agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Saidi.

Baca Juga:Masuki Semester II, Sekda Banjar Minta SKPD Tingkatkan Kinerja

Selain DTSEN, rakor tersebut mengevaluasi capaian realisasi fisik sejumlah dinas hingga April 2026. Isu penanganan stunting menjadi perhatian khusus karena angka prevalensinya masih berada di angka 23,87 persen. Pembahasan lain meliputi penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang sudah berjalan sejak bulan lalu.

Saidi menginstruksikan seluruh kepala SKPD untuk mengevaluasi program dengan capaian rendah dan mengalokasikan belanja daerah secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Tindak lanjuti hingga ke tingkat staf dan pastikan program yang berjalan bersifat produktif serta langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga:Ribuan Peserta Semarakkan Pawai Muharram 1448 H di Kabupaten Banjar

Soroti Survei BPKP, Aset Daerah, dan Rekomendasi KPK

Dalam kesempatan yang sama, Saidi meminta dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah terkait survei efektivitas pengendalian korupsi yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau para pegawai mengisi survei secara jujur, objektif, dan tanpa intervensi, agar hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi tata kelola pemerintahan.

Penertiban aset daerah juga menjadi sorotan. Seluruh SKPD diminta meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah, melakukan rekonsiliasi data, serta memastikan aset tercatat sesuai kondisi riil.

Baca Juga:Wabup Banjar Buka TC Kafilah Jelang MTQ Kalsel

“Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas pengamanan administrasi, fisik, dan hukum aset daerah,” kata Saidi.

Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, serta manajemen risiko. Melalui peningkatan integritas ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Banjar terus terjaga.

Sebagai program tambahan, Pemkab Banjar berencana memperluas infrastruktur dasar, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan peningkatan penerangan jalan umum.

Rakor ini turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, Sekretaris Daerah Yudi Andrea, para asisten, staf ahli bupati, serta para kepala bagian di lingkup Setda Banjar.