Liputan 24net– Kalsel. Penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PDAM Kabupaten Barito Kuala terus menjadi sorotan publik.

Di tengah proses penyelidikan yang sedang berlangsung, puluhan pegawai dan jajaran petinggi perusahaan daerah tersebut mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) untuk melakukan audiensi, Selasa.

Kedatangan rombongan dalam jumlah besar itu memunculkan berbagai pertanyaan. Berdasarkan pantauan di lokasi, lebih dari 30 orang hadir menggunakan tiga unit bus dan sejumlah kendaraan pribadi.

Tidak hanya jajaran direksi dan pegawai PDAM, audiensi tersebut juga diketahui didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi mengenai materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Menariknya, usai audiensi yang berlangsung selama beberapa jam, sejumlah petinggi PDAM Barito Kuala terlihat meninggalkan kantor Kejati dengan raut wajah tegang. Bahkan sempat terjadi momen ketika beberapa pihak yang mengikuti audiensi tertahan di area kantor oleh petugas pengamanan dari unsur TNI.

Belum diketahui secara pasti alasan tindakan pengamanan tersebut. Saat dikonfirmasi, pihak-pihak yang hadir dalam audiensi enggan memberikan keterangan kepada awak media.

Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Namun hingga saat ini pihak Kejati belum bersedia memberikan penjelasan terkait hasil maupun substansi pertemuan tersebut.

Salah satu perwakilan Kejati Kalsel, mengatakan bahwa penyampaian informasi kepada publik masih menunggu arahan dari Kepala Seksi Intelijen.

“Nanti akan diberikan ketika sudah ada arahan dari Kasi Intel, kami akan rilis,” ujarnya singkat.

Audiensi tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di tengah penanganan dugaan korupsi di lingkungan PDAM Kabupaten Barito Kuala yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Barito Kuala.

Kasus tersebut sebelumnya juga telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia oleh Ketua LSM Forum Pemantau Kebijakan (FPK) Kalimantan Selatan, Faniansyah.

Menurut Faniansyah, aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kalimantan Selatan, termasuk perkara yang menyeret PDAM Barito Kuala.

Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum serta transparansi atas penanganan perkara yang menyangkut pengelolaan keuangan publik.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak PDAM Barito Kuala mengenai tujuan audiensi maupun perkembangan dugaan kasus yang tengah diselidiki aparat penegak hukum.

Besarnya jumlah peserta yang hadir dalam audiensi tersebut justru menimbulkan tanda tanya baru di tengah publik. Apakah pertemuan itu sekadar koordinasi kelembagaan, atau berkaitan langsung dengan proses hukum yang sedang berjalan?

Publik kini menanti keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum agar spekulasi yang berkembang tidak semakin liar, sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi.( fmi lip24)