Liputan24net – Jakarta .Alokasi anggaran pokok pikiran ( pokir) legeslatif tingkat daerah kini masuk dalam radar pengawasan ketat.Komisi pemberantasan kotupsi ( KPK ) secara resmi menaruh perhatian serius terhadap tata kelola dan mekanisme pengguliran dana jibah pokir yang melekat pada setiap Dewan Perwakilan Daerah ( DPRD) tingkat kabupaten maupun
kota dieluruh Indonesia .

Lembaga anti rasuah tersebut bahkan telah menerbitkan peringatan keras yang meminta seluruh Pimpinan dan anggota DPRD di daerah untuk meninjau kembali kalkulasi alokasi dana pokir dalam struktur anggaran mereka. Langkah preventif ini diambil guna menutup celah potensi tindak pidana korupsi yang kerap mengintai postur sisa anggaran tersebut.

“ Kami ingat kan setiap DPRD untuk menijau ulang alokasi dana pokir. ini rawan terjadi penyimpangan “, tegas ketua KPK ,Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta saat memberi keterangan .( fmi)