Risiko Kerja Tinggi, Dinas PUPR Kalsel Dorong Jaminan Sosial untuk Pekerja Konstruksi

Banjarbaru, Liputan24.Net – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Sosialisasi Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Aula Kantor Dinas PUPR Kalsel, Banjarbaru, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan para pelaku jasa konstruksi terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di lapangan.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menyatakan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan salah satu bidang pekerjaan dengan tingkat risiko kecelakaan yang tinggi. Oleh karena itu, perlindungan bagi pekerja wajib menjadi perhatian bersama.

“Pekerja konstruksi sering dihadapkan pada risiko kecelakaan kerja dan gangguan keselamatan. Karena itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat krusial,” ujar Yasin.

Yasin menjelaskan, melalui sosialisasi ini, seluruh pemangku kepentingan—baik pengguna jasa, penyedia jasa, maupun pelaku usaha—diharapkan sadar bahwa pemenuhan jaminan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menurutnya, jaminan terhadap tenaga kerja juga menjadi indikator penting dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib dan berkualitas.

“Kepatuhan terhadap kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, kesejahteraan, sekaligus produktivitas tenaga kerja konstruksi di Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh pemangku kepentingan konstruksi demi mendorong iklim kerja yang aman dan berkelanjutan.

Yasin mengapresiasi semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini dan berharap aturan perlindungan tenaga kerja bisa langsung diimplementasikan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.

“Semoga melalui langkah ini dapat terwujud penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas, aman, dan berdaya saing di Kalsel,” pungkasnya.