Banjarbaru, Liputan24.Net – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan terus mengakselerasi pembangunan Jembatan Pulau Laut. Proyek strategis penghubung daratan Kalimantan dengan Pulau Laut ini kini memasuki tahapan baru setelah paket pekerjaan tahun anggaran 2025 rampung 100 persen.

Kepala Dinas PUPR Kalsel melalui Kabid Bina Marga, Robby Cahyadi, mengonfirmasi bahwa seluruh item pekerjaan paket 2025 tuntas pada 18 Februari 2026, setelah mendapatkan tambahan waktu 50 hari.

“Pekerjaan paket 2025 sudah tuntas hari ini. Saat ini kami sedang menyiapkan lelang untuk kelanjutan pembangunan melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears) 2026–2028,” ujar Robby di Banjarbaru, Rabu (18/2/2026).

Baca Juga:Dinas PUPR Kalsel Matangkan SPAM Regional Tanah Bumbu–Kotabaru Senilai Rp300 Miliar

Skema Multiyears dan Anggaran

Paket multiyears tersebut akan mencakup pembangunan jembatan pendekat dari sisi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Prosesnya kini berada pada tahap klarifikasi jaminan pelaksanaan di biro pengadaan barang dan jasa.

“Mudah-mudahan awal Maret, setelah Hari Raya, kita sudah bisa berkontrak untuk paket tiga tahun tersebut,” jelasnya.

Baca Juga:Sinergi APBN-APBD, PUPR Kalsel Akselerasi Jalan Lintas Pulau Laut Sepanjang 42 KM

Rincian anggaran proyek ini meliputi:

  • APBD Kalsel 2026: Dialokasikan Rp750 miliar untuk kedua sisi jembatan.
  • Total Multiyears Pemprov (3 Tahun): Diperkirakan mencapai Rp2,25 triliun.
  • APBN (Bentang Tengah): Pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional telah berkontrak senilai Rp3 triliun.

Target Selesai 2028

Robby optimis sinergi pengerjaan paralel antara pemerintah provinsi dan pusat akan mempercepat proyek. “Dengan dukungan kementerian untuk bentang tengah, target kami tahun 2028 Jembatan Pulau Laut sudah selesai,” tambahnya.

Baca Juga:Jalan Poros Tengah Kalsel Masuk Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah, Target Rampung 2028

Jembatan ini diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi daerah, memperlancar logistik, serta membuka aksesibilitas bagi masyarakat pesisir dan kepulauan di Kalimantan Selatan.