Banjarbaru, Liputan24.Net – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan kapasitas pengawasan jasa konstruksi. Upaya tersebut dilakukan lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Jasa Konstruksi yang digelar Dinas PUPR Kalsel di Banjarbaru, Selasa (23/6/2026).

Bimtek yang berlangsung di Aula Dinas PUPR Kalsel itu diikuti perwakilan pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, serta pelaku jasa konstruksi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman regulasi sekaligus memperkuat pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.

Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Bina Konstruksi, Muhammad Nursjamsi, mengatakan sektor jasa konstruksi memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

Baca Juga:PUPR Kalsel Tingkatkan Kapasitas Aparatur dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Menurutnya, kualitas infrastruktur sangat ditentukan oleh penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib, kompetensi sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap regulasi.

“Karena itu, bimtek ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terhadap kebijakan pembinaan jasa konstruksi,” ujarnya.

Peserta memperoleh materi mengenai implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023, standar keselamatan konstruksi, konstruksi berkelanjutan, penggunaan produk dalam negeri, hingga penerapan standar kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Baca Juga:PUPR Kalsel: Pembangunan Fisik Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Rampung

Nursjamsi menambahkan, bimtek juga menjadi forum berbagi pengalaman antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan pelaku jasa konstruksi.

“Kami berharap kegiatan ini mendorong penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih tertib, aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” katanya.

Selain meningkatkan pemahaman regulasi, kegiatan ini juga memperkuat kapasitas aparatur dalam mengawasi proyek konstruksi. Pengawasan yang efektif dinilai penting untuk menjaga mutu pekerjaan sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan.

Baca Juga:PUPR Kalsel Matangkan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Tingkatkan PAD

Sementara itu, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) V Banjarmasin, Dwi Retno Wardhani, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi pertama di Kalimantan yang menyelenggarakan Bimtek Pembinaan Jasa Konstruksi pada 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut pembinaan pemerintah pusat melalui BJKW kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah provinsi berperan meneruskan pembinaan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

“Kami berharap terjalin sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,” ujarnya.

Dwi Retno menegaskan pembinaan jasa konstruksi memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari asosiasi badan usaha, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pelatihan, hingga sektor swasta sebagai bagian dari rantai pasok konstruksi.

“Sinergi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkan sektor jasa konstruksi yang andal dan berdaya saing. Melalui bimtek ini, kami berharap kapasitas peserta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan semakin optimal,” katanya.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari tersebut membahas berbagai materi, mulai dari tertib usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan konstruksi, pengawasan jasa konstruksi, hingga kontrak konstruksi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi guna mendukung pembangunan infrastruktur yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan di Banua.