Liptan24.Net – Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan, yang terdiri dari ribuan mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online (ojol), dan masyarakat umum, akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan pada Senin, 1 September 2025.

Massa dijadwalkan berkumpul terlebih dahulu di Taman Kamboja, Banjarmasin, sebelum bergerak bersama menuju kantor DPRD di Jalan Lambung Mangkurat.

Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, Rizki, menyatakan bahwa aksi ini membawa sejumlah tuntutan krusial, baik di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu sorotan utama adalah reformasi di tubuh parlemen.

Baca Juga:Wabup Banjar Hadiri Rakor Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Pemprov Kalsel

“Kami menuntut reformasi menyeluruh di tubuh DPR agar gaji dan tunjangan anggota dewan selaras dengan kondisi fiskal negara. Kami juga menolak segala bentuk negosiasi yang tidak dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK,” tegas Rizki usai konsolidasi di Banua Anyar, Jumat (29/8/2025) malam.

Selain isu parlemen, aliansi juga akan menyuarakan tuntutan reformasi di institusi Polri, mendesak revisi UU Polri, dan mengecam keras tindakan represif aparat. Mereka bahkan menuntut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mundur jika tidak menunjukkan komitmen perubahan.

Pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan yang hingga kini dinilai belum menemukan titik terang juga menjadi salah satu agenda utama yang akan disuarakan.

Baca Juga:Kebakaran Polres Banjarbaru, AKBP Pius Pastikan Investigasi Melibatkan Labfor

Di tingkat lokal, aliansi menyoroti serangkaian persoalan mendesak. Mereka menolak rencana penetapan Taman Nasional Meratus yang dianggap mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat, menuntut penghentian monopoli batu bara, serta penyelesaian konflik agraria perkebunan sawit di berbagai daerah.

Aliansi juga mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan dua rancangan undang-undang yang dianggap pro-rakyat, yaitu RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.