Sekda Banjar Minta SKPD Sajikan Data Riil dalam Evaluasi Pembangunan

Martapura, Liputan24.Net – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, membuka Rapat Evaluasi Progres dan Percepatan Kegiatan Periode 30 April 2026 di Aula Barakat Martapura, Selasa (19/5/2026).

Rapat yang diinisiasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Banjar ini dihadiri Plt. Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Kabag Adpem, serta para Kepala Subbagian Perencanaan dari seluruh perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Yudi menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Regulasi tersebut menjadi pedoman untuk mendongkrak efektivitas pembangunan serta memantau capaian kinerja fisik dan keuangan daerah.

“Pengendalian dan evaluasi pembangunan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan nyata untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Data yang akurat, tepat waktu, dan terukur adalah fondasi kebijakan yang baik,” ujar Yudi.

Deteksi Dini Keterlambatan Proyek

Yudi mengingatkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki agenda pembangunan yang besar dan kompleks. Menurutnya, tanpa sistem pengendalian yang kuat, potensi keterlambatan, ketidakefisienan, hingga penyimpangan program akan sulit dideteksi sejak dini.

Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta segera menyerahkan Rekap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Data Pelaksanaan Paket Pekerjaan dengan posisi data per 30 April 2026.

“Saya berharap seluruh perangkat daerah menyusun dan menyampaikan data tersebut secara objektif, transparan, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” terangnya.

Yudi menambahkan, ketepatan data yang disajikan akan sangat menentukan kualitas evaluasi, perencanaan, hingga penganggaran di tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan pemahaman, menyelaraskan langkah, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada hasil,” pungkasnya.